JAKARTA // nusantararaya.com / Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus-menerus berupaya mendorong percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejak awal tahun. Salah satu upaya yang dilakukan dengan memberikan penghargaan APBD Award kepada kepala daerah dengan realisasi APBD tertinggi dan menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah Tahun 2023. Rakornas bertajuk “Mendorong Percepatan realisasi APBD, Pengendalian Inflasi, Penurunan Stunting, dan Kemiskinan Ekstrem serta Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2024” tersebut berlangsung di Mercure Convention Centre (MMC) Ancol Jakarta, Kamis (16/3/2023).
Rakor diikuti oleh gubernur, bupati, wali kota, sekretaris daerah provinsi kabupaten dan kota, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala Inspektorat, dan Kepala Biro atau Kepala Bagian Perekonomian Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
Rakor dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo dan dihadiri langsung sejumlah narasumber. Mereka di antaranya Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI, Direktur V Korsupgah KPK, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Kepala Sub-Direktorat II Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri.
Dalam laporannya, Dirjen Bina Keuda Agus Fatoni menyampaikan, gelaran APBD Award 2023 dan Rakornas Keuangan Daerah Tahun 2023 diikuti lebih dari 1.454 orang yang hadir langsung dilokasi. Ada pula yang hadir secara virtual melalui zoom meeting dengan kapastitas 1.000 akun, dan diikuti juga melalui YouTube dan media sosial Ditjen Bina Keuda Kemendagri. Hingga saat ini, liputan kegiatan Rakor di YouTube Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri telah dikunjungi 5.236 viewer.
“Peserta yang mengikuti Rakor ini terus bertambah, karena selain peserta hadir langsung di acara ini, juga bisa mengikuti secara virtual, mengikuti melalui YouTube dan media sosial Ditjen Keuda Kemendagri,” ungkap Fatoni.
Fatoni menguraikan, Rakor seperti ini penting dilakukan untuk menyosialisasikan peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan memperbarui infromasi terkini. Selain itu, kegiatan ini juga sebagai wadah silaturahmi, koordinasi, pertukaran informasi, dan best practice dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Kegiatan Rakor setidaknya dilaksanakan tiga kali dalam satu tahun, yaitu pada awal tahun, tengah tahun, dan akhir tahun,” lanjut Fatoni.
Fatoni menjelaskan lebih lanjut, Rakor pada awal tahun dibutuhkan untuk persiapan pelaksanaan APBD tahun berjalan. Kemudian Rakor pada pertengahan tahun untuk melakukan evaluasi terhadap program yang sudah berjalan, sekaligus memperbaiki langkah untuk bulan berikutnya. Sedangkan Rakor di akhir tahun untuk mngevaluasi kegiatan secara menyeluruh sepanjang tahun.
“Kegiatan Rakor di daerah, bisa dilaksanakan secara bergantian dengan anggota Forkopimda lainnya,” pungkas Fatoni. (Red)
