Bogor // nusantararaya.com / Pada Diskusi Publik 10 Tahun Mengawal Perjuangan Pemekaran Bogor Timur, Strategi dan Keyakinan yang berlangsungkan dihalaman Kantor Sekretariat Bersama (Sekber) DPP Presidium Bogor Timur, Metland Transyogi Cileungsi, Kabupaten Bogor. Sekertaris Jendral (Sekjend) DPP Presidium Bogor Timur, Alex Slamet Riadi meminta kepada anggota DPR RI dari Kabupaten Bogor akan adanya gerakan kongkrit. Minggu (17/11/24).
Saya rasa tidak ada gerakan-gerakan kongkrit yang nyata, semua hanya berputar pada gerakan yang normative. Contoh, saya pernah meminta kepada anggota DPR RI untuk menjadi fasilitator untuk mempersatukan anggota-anggota dewan DPR RI dari Kabupaten Bogor, agar bisa menyematkan langkah-langkah strategis bagaimana mendesak Pemerintah Pusat untuk segera merespon pemekaran Bogor Timur, tetapi itu juga luput tidak pernah dilaksanakan,” cetusnya.
“Karena bicara normatif, undang-undangnya saja peraturan pemerintah saja masih RPP. Moratorium masih belum dibuka, tetapi kenapa tidak menjadi alat ukur di Papua saja tidak menggunakan itu bisa mekar. Jadi saya rasa, andai ada yang menyatakan dukungan untuk Pemekaran Bogor Timur lebih ke gerakan kongkrit.” imbuhnya.
Sementara, menanggapi pernyataan Sekjen Presidium Bogor Timur ingin adanya gerakan kongkrit anggota DPR RI dari Kabupaten Bogor untuk pemekaran Bogor Timur, Achmad Ru’yat menyampaikan, sudah menyuarakan ke badan legislasi DPR RI pentingnya pemekaran daerah otonomi baru.
“Saya juga sudah koordinasi dengan komisi dua, komisi dua juga akan melaporkan rencana program legislasi nasional itu di badan legislasi. Kemaren sebelum kami rapat dengan para kapoksi pimpinan komisi, kami sudah mendahului memesan pentingnya pemekaran. Alhamdulillah ketika komisi-komisi itu melaporkan saya juga sudah bisik-bisik kepimpinan badan legislasi tentang rancangan undang-undang dua tiga tahun dua ribu empat belas tentang pemerintahan daerah, agar nanti didorong dalam pembahasannya moratorium dicabut,” pungkasnya. ( TR )
