Jakarta // nusantararaya.com /. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) diminta segera memeriksa Direktur Utama BNI, Royke Tumilaar.
Desakan tersebut disampaikan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) bersama Komite Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (Kamerad) saat menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 12 Desember 2024.
Ketua Umum DPP KNPI, Haris Pertama berujar, desakan tersebut buntut dari kasus dugaan penipuan yang melibatkan platform fintech Peer to Peer Lending (P2P) KoinWorks, anak perusahaan PT Lunaria Annua Teknologi.
Salah satu peminjam atau borrower Koin P2P, Michael Timothy Hardjadinata diduga melakukan penipuan dengan data KTP palsu sehingga bisa mendapat pinjaman sebesar Rp 365 miliar dari Koin P2P KoinWorks.
Informasi yang didapat KNPI, PT Lunaria Annua Teknologi menjadi kepercayaan BNI sebagai penyalur pinjaman modal kerja untuk UMKM. Kolaborasi BNI dan PT Lunaria, kata Haris, dicerminkan dengan peluncuran Fitur NEO Card yang memberikan akses dan layanan keuangan kepada lebih dari 65 juta pelaku UKM di Indonesia.
“Artinya, kuat dugaan BNI juga turut melakukan dugaan tindak pidana yang dimaksud. KPK dan Kejagung harus mendalami kasus tersebut, termasuk memeriksa Dirut BNI, Royke Tumilaar,” kata Ketum KNPI, Haris Pertama.
Jika dalam pemeriksaan tersebut terbukti ada penyimpangan kebijakan, maka Dirut BNI pantas untuk dicopot dari jabatannya.
“Kami juga meminta Presiden Prabowo memerintahkan Menteri BUMN untuk memecat saudara Royke Tumilaar dari jabatannya sebagai Dirut BNI jika terbukti ada penyimpangan,” desak Haris.
Sebelumnya, Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo membantah informasi dugaan keterlibatan BNI dalam pembiayaan usaha Michael Timothy Hardjadinata melalui KoinWorks.
“Kami tidak menyalurkan kredit kepada KoinWorks,” kata Okki dalam keterangan resminya, Jumat, 6 Desember 2024 lalu. []
