GIANYAR // nusantararaya.com / Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memuji inovasi layanan publik di Provinsi Bali. Menurutnya, pelayanan di Bali terus mengalami peningkatan yang memudahkan masyarakat.
Hal ini terlihat dari optimalnya peran Mal Pelayanan Publik (MPP) di kabupaten/kota di Provinsi Bali dalam melayani publik.
“Saya ingin memberikan apresiasi kepada Pak Gubernur [Bali] yang sudah mendorong seluruh kabupaten/kota, 8 kabupaten, 1 Kota Denpasar, ini sudah memiliki, satu-satunya provinsi setahu saya, yang sudah seluruh kabupaten/kotanya memiliki Mal Pelayanan Publik, MPP,”
ujar Mendagri saat meninjau MPP Kabupaten Gianyar bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Jumat (24/1/2025).
Dia menjelaskan keberadaan MPP di daerah dinilai membantu pelayanan secara maksimal. Pasalnya, dengan layanan satu pintu di MPP, peluang terjadinya pungutan liar (pungli) dapat dicegah.
Dalam kesempatan itu, Mendagri mengungkapkan, keberadaan MPP di Indonesia merupakan salah satu inisiatif yang dipopulerkan oleh Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) di masa silam, Diah Natalisa.
Kebijakan tersebut, tambah Mendagri, merupakan hasil replikasi dari layanan serupa yang telah berlangsung di negara Georgia.
Konsep pelayanan tersebut kemudian diterapkan secara menyeluruh di lingkup pemerintah daerah (Pemda).
Hasilnya, di sejumlah daerah, MPP mampu memproses beberapa layanan publik, mulai dari perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), pembuatan paspor, identitas kependudukan, hingga Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
“Dan ini sangat membantu sekali. PBG pun sudah masuk dalam satu outlet [layanan MPP]. Kemarin Pak Ara (Menteri PKP) melihat paspor pun sudah dibuat di tempat yang sama [di MPP],” imbuh Mendagri.
Berdasarkan hasil pengamatannya di sejumlah daerah, MPP di Provinsi Bali tergolong lengkap.
Hal ini lantaran MPP tersedia di seluruh kabupaten/kota. Kondisi tersebut berbeda dengan daerah lain yang cenderung memiliki MPP di ibu kota provinsi.
Oleh karena itu, Mendagri mengapresiasi kebijakan Penjabat (Pj.) Gubernur Bali yang mendorong keberadaan MPP di kabupaten/kota di Bali.
Bahkan, di sejumlah kabupaten/kota di Bali yang tidak mampu membangun MPP diberikan bantuan oleh Pemerintah Provinsi Bali.
“Saya memberikan apresiasi yang tinggi. Tolong dicatat juga teman-teman media, tolong dicatat media. Ini karena ini penting buat rakyat kita bahwa Provinsi Bali, seluruh kabupaten/kotanya sudah memiliki Mal Pelayanan Publik. Ini adalah provinsi pertama yang memiliki semuanya,” pungkas Mendagri.
Sumber : Puspen Kemendagri
