JAKARTA, NUSANTARA RAYA.COM – Polri menyelenggarakan rapat koordinasi bersama Kementerian Pertanian (Kementan), Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam rangka memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pengembangan ekosistem pertanian jagung pakan ternak.
Rapat koordinasi yang digelar di Mabes Polri ini diikuti oleh seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri, Brigjen Pol Langgeng Purnomo.
Dalam sambutannya, Brigjen Langgeng Purnomo menyampaikan bahwa rapat ini merupakan bagian dari analisa dan evaluasi (anev) atas kinerja tahun sebelumnya.
Ia menegaskan, pada tahun 2025 Indonesia berhasil tidak melakukan impor jagung untuk kebutuhan pabrik pakan ternak.
“Kami melaksanakan analisa dan evaluasi hasil kinerja tahun sebelumnya. Indonesia berhasil tanpa impor jagung pabrik pakan ternak pada tahun 2025. Rakor ini kami laksanakan untuk konsolidasi dan kolaborasi agar strategi tahun 2026 dapat berjalan lebih baik lagi,” ujar Brigjen Langgeng, dikutip Jum’at (6/2/2026).
Pada sisi hulu, Polri berperan sebagai penghubung antara kelompok tani (Poktan) jagung dengan lembaga perbankan dalam mengatasi kendala permodalan.
Melalui skema pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang melibatkan Himbara, Polri memfasilitasi akses permodalan bagi petani jagung binaan.
Implementasi program ini telah berjalan di sejumlah wilayah, seperti Polda Jawa Barat, tepatnya di Nagreg dan Ciamis. Para petani setempat memperoleh kredit modal usaha untuk kembali menanam serta memperluas lahan pertanian jagung.
Sementara itu, Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, dalam paparannya mewakili Himbara menyampaikan bahwa BRI pada tahun 2026 telah menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro sebesar Rp180 triliun untuk sektor pertanian, termasuk ekosistem pertanian jagung.
Tidak hanya fokus pada permodalan, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga memberikan perlindungan kepada petani dengan menjaga stabilitas harga jagung. Polri memastikan hasil panen petani tidak dijual ke tengkulak dengan harga rendah melalui kerja sama dengan Perum Bulog.
Pelaksanaan pengadaan jagung tahun 2026 oleh Bulog mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tanggal 12 Januari 2026 tentang pengadaan jagung dengan target 1 juta ton untuk Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) tahun 2026, dengan harga pembelian sebesar Rp6.400 per kilogram.
“Fokus kami adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di beberapa wilayah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini mendorong pembelian jagung dengan harga Rp6.400 per kilogram sesuai standar HPP Bulog,” jelas Brigjen Langgeng.
Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan lahan tidur, membebaskan petani dari ketergantungan terhadap tengkulak, serta meningkatkan produksi jagung nasional.
Dengan pendampingan manajerial yang tepat, diharapkan petani mampu meningkatkan produktivitas, membayar pinjaman tepat waktu, dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.
Melalui rapat koordinasi program ketahanan pangan tahun 2026 ini, Polri berharap ekosistem pertanian jagung pakan ternak dapat semakin kuat dan mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan petani jagung di seluruh Indonesia.
(Tbk)
