PALANGKA RAYA, MEDIANUSANTARARAYA.COM – Satuan Intelijen Kodam melalui Deninteldam XXII/Tambun Bungai memberikan penjelasan kepada awak media terkait dinamika pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.
Penjelasan tersebut disampaikan oleh Kapten Caj Sarbin, S.S.T.Han., S.I.P., Akmil 2011 selaku personel Deninteldam XXII/Tambun Bungai kepada rekan-rekan media pada Kamis (5/3/2026) sekitar pukul 21.35 WIB.
Kapten Sarbin menjelaskan bahwa program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional tersebut di sejumlah daerah masih menghadapi dinamika di lapangan.
Di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis sejak 2025 hingga Maret 2026 menuai pro dan kontra dari masyarakat. Hal tersebut terutama berkaitan dengan teknis pelaksanaan program di lapangan.
Meski demikian, Deninteldam XXII/Tambun Bungai bersama instansi terkait telah melakukan sejumlah langkah strategis guna mencegah berkembangnya isu negatif sekaligus memastikan program tersebut berjalan sesuai tujuan.
“Langkah yang dilakukan antara lain memastikan program MBG tepat sasaran, aman, serta memiliki kualitas yang baik sehingga dapat meminimalisir kritik dari masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, sejumlah persoalan juga ditemukan selama pelaksanaan program MBG.
Beberapa di antaranya adalah dugaan keracunan makanan, temuan menu yang tidak layak konsumsi, kendala logistik akibat kondisi geografis yang luas, minimnya mitra atau pemasok bahan makanan, serta tingginya sisa makanan di sejumlah sekolah.
Menanggapi hal tersebut, Deninteldam XXII/Tambun Bungai bersama instansi terkait melakukan berbagai upaya untuk mencegah munculnya kritik, keraguan maupun penolakan terhadap program MBG.
Upaya tersebut difokuskan pada peningkatan kualitas makanan, keamanan distribusi, serta transparansi dalam tata kelola program.
Selain itu, sejumlah tindakan strategis juga telah dilakukan setelah adanya evaluasi terhadap beberapa kasus keluhan terkait menu makanan yang basi atau berbau serta insiden kesehatan yang sempat terjadi di beberapa sekolah pada tahun 2025 hingga Maret 2026.
Kapten Sarbin juga menegaskan bahwa anggaran program Makan Bergizi Gratis tidak akan mengurangi mutu pendidikan maupun mengganggu anggaran program pendidikan lainnya.
“Program ini tetap berjalan tanpa mengurangi anggaran pendidikan yang telah ada,” tegasnya.
Pihaknya juga memastikan perkembangan situasi di lapangan terkait pelaksanaan program MBG di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah akan terus dipantau dan dilaporkan secara berkala.
(BHL/Tbk)
