LOMBOK BARAT // MEDIANUSANTARARAYA COM / Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta para gubernur memperkuat koordinasi, menjaga integritas, dan menghadirkan kepemimpinan yang mampu mentransformasi daerah di tengah berbagai tantangan yang kian kompleks.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mengawal program prioritas nasional sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Hal itu disampaikan Bima saat membuka Rapat Kerja (Raker) Gubernur selaku Anggota Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), di Ballroom Aruna Senggigi Resort & Convention, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (16/7/2026).
Mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Bima menjelaskan bahwa gubernur memiliki dua fungsi strategis, yakni sebagai kepala daerah otonom sekaligus wakil pemerintah pusat di daerah.
Karena itu, gubernur perlu memastikan terbangunnya koordinasi yang erat dengan pemerintah kabupaten/kota guna menyinkronkan pelaksanaan berbagai program prioritas nasional.
Bima menyampaikan pesan Mendagri agar para gubernur secara rutin membangun koordinasi, baik secara langsung maupun melalui pertemuan daring, bersama bupati, wali kota, dan organisasi perangkat daerah (OPD).
“Di Jakarta, Bapak-Ibu, Kemendagri, Pak Menteri [Dalam Negeri] itu konsisten. Senin itu rakor inflasi. Enggak pernah absen. Kadang bergantian, Wamen atau Sekjen, dan rakor-rakor lain. Jadi, di tengah situasi seperti ini, Pak Menteri menitipkan Bapak-Ibu untuk fokus tetap pada rakor-rakor,” katanya.
Selain memperkuat koordinasi, lanjut Bima, Mendagri juga meminta para gubernur memimpin langsung pelaksanaan program kerja di daerah, terutama yang berkaitan dengan efisiensi anggaran.
Menurut Bima, kepemimpinan kepala daerah tidak dapat sepenuhnya didelegasikan kepada sekretaris daerah (Sekda), melainkan harus hadir hingga pada pelaksanaan program di tingkat bawah.
Tak hanya itu, para gubernur juga diminta terus menjadi teladan dalam menjaga integritas, khususnya dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah (Pemda).
Mendagri juga memberikan perhatian terhadap penyelesaian persoalan batas wilayah antardaerah yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah di sejumlah wilayah.
“Pak Menteri meminta Bapak-Ibu untuk juga memberikan atensi kepada persoalan-persoalan batas daerah, kabupaten, kota, dan desa, dan lain-lain. Ini kita ingin selesaikan secara dicicil oleh teman-teman di Adwil. Nah itu arahan dari Pak Menteri yang harus saya sampaikan,” terangnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bima juga mengingatkan agar pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tidak mengalami penurunan meskipun terdapat penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD).
Ia meminta para kepala daerah menghindari kinerja yang rendah (underperform) dan terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, kepala daerah saat ini perlu menjadi pemimpin yang bersifat transformasional, yakni mampu menghadirkan perubahan melalui inovasi, kolaborasi, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Kemampuan menjadi pemimpin yang transformatif sangat penting di era dengan tantangannya saat ini. Bima merinci lima tantangan utama yang dihadapi kepala daerah saat ini, yakni dinamika geopolitik global, pengawalan program prioritas nasional, pemenuhan janji kampanye, perkembangan algoritma media sosial, serta risiko persoalan hukum yang perlu diantisipasi.
“Kami berharap sekali di forum ini Gubernur Kaltim sebagai Ketua [APPSI] bisa terus menginspirasi best practices masing-masing yang transformer itu, dijadikan contoh bagi yang underperformer,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Bima juga mengingatkan para kepala daerah agar berfokus pada upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi guna mendukung keberhasilan berbagai program prioritas.
Mengutip pemikiran ekonom peraih Nobel Robert E. Lucas Jr. dalam “On the Mechanics of Economic Development”, Bima menekankan bahwa pembangunan tidak hanya bertumpu pada investasi fisik maupun teknologi, tetapi juga penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan inovasi. Karena itu, menurutnya, pengembangan kualitas manusia perlu menjadi prioritas Pemda.
“Jadi mari kita sama-sama belajar dan kuatkan bagaimana membangun ekosistem di sini,” tandasnya.
Raker ini turut dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Timur sekaligus Ketua Umum APPSI Rudy Mas’ud, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal, para gubernur dari berbagai provinsi di Indonesia atau yang mewakili, serta para pengurus dan dewan pakar APPSI.
Sumber : Puspen Kemendagri
