Jakarta//medianusantararaya.com//Korupsi yang sedang marak terungkap mencatatkan jumlah kerugian bukan lagi milyaran, tetapi di angka puluhan bahkan ratusan triliun. Pelakunya bukan orang biasa, tetapi sosok yang dipercaya pemerintah mengelola dan mengatur sumber daya yang dibutuhkan banyak orang.
Banyak pihak merasa geram dan marah atas aksi penjarahan yang merugikan kepentingan rakyat. Tidak terkecuali ormas Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB) melalui ketua umumnya AR Waluyo Wasis Nugroho (Gus Wal) memberikan pernyataan keras atas aksi korup yang dilakukan secara masif.
“Yang bisa melakukan korupsi bernilai triliunan itu bukan rakyat, tetapi pejabat yang punya kekuasaan. Mereka yang secara ekonomi sudah lebih dari cukup namun masih rakus mencuri uang dengan modus terencana. Ini menjadi keprihatinan kita semua, satu pelaku tertangkap sementara antrian yang bebas berkeliaran masih ratusan oknum” ungkap Gus Wal kepada awak media.
Sebagai organisasi kemasyarakatan, PNIB cukup bisa mewakili kemarahan masyarakat lain saat kabar korupsi tidak pernah berhenti justru berlomba memecahkan rekor jumlah kerugian.
“Kita mestinya merubah paradigmanya bahwa terjadi kerugian negara sekian triliun. Fakta yang terjadi adaah rakyatlah yang dirugikan bukan negara karena pelakunya aparatur negara. BBM oplosan yang rugi rakyat sebagai konsumen, bukan Pertamina sebagai produsen. Pertamina jual Pertalite dengan harga Pertamax selisih uangnya tidak masuk ke negara, tetapi ke kantong pejabat rakus dan mafia BBM” jelas Gus Wal menyampaikan logikanya.
Tidak hanya berlaku pada BBM, korupsi lain juga hasilnya tidak masuk ke negara. Tetapi selama ini narasi yang disampaikan adalah negara rugi akibat korupsi.
“Pelaku korupsi dengan jumlah triliunan sudah pasti akan melibatkan puluhan oknum, beberapa yang tertangkap hanya jadi tumbal untuk jama’ah pelaku lainnya. Bahkan tidak mustahil otaknya bebas tidak terjamah hukum. Selanjutnya sistem korup tetap berlangsung biasanya hanya ganti pemain baru saja” lanjut Gus Wal.
Di akhir pernyataannya kepada awak media, Gus Wal mendorong diterapkannya hukuman mati bagi pelaku korupsi dengan nilai tertentu, juga bagi para penyebar paham Khilafah dan terorisme, Hal tersebut diharapkan bisa menimbulkan efek jera bagi pelaku yang belum tertangkap.
“Sudah saatnya hukuman mati diterapkan kepada koruptor, penyebar ideologi khilafah dan pelaku Terorisme, agar menjadi ancaman bagi yang baru mulai aksinya. Jika hanya hukuman penjara dan denda berapapun mereka akan membayarnya, karena simpanan hasil korup yang disembunyikan lebih dari cukup. Dengan ancaman hukuman mati, maka uang simpanan lebih mudah disita untuk meringankan hukumannya” ucap Gus Wal.
Pemberantasa korupsi, khilafah dan Terorisme harus menjadi agenda utama jika bangsa ini ingin maju. Sebuah negara tidak akan pernah maju dan sejahtera rakyatnya jika korupsi yang merugikan rakyat tidak ditindak dengan tegas, dan paham Khilafah Terorisme masih terus bercokol bergentayangan meracuni generasi anak bangsa, tutup Gus Wal.(*)
