Jayapura//NUSANTARARAYA.COM//Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meninjau Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua, Selasa (20/5/2025). Kunjungan ini bertujuan memastikan pengelolaan wilayah perbatasan berjalan optimal, baik dari sisi infrastruktur, pelayanan publik, maupun kerja sama antarnegara.
Kedatangan Wamendagri Ribka Haluk disambut hangat oleh Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Suzana Wanggai beserta jajaran instansi lintas sektor seperti Bea Cukai, Karantina, dan Imigrasi yang bertugas di kawasan perbatasan.
Wamendagri Ribka menegaskan, pengelolaan wilayah perbatasan merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). “BNPP dan Kemendagri terus bersinergi dan kami ingin memastikan proses administrasi berjalan baik, termasuk aktivitas pertukaran ekonomi antarnegara,” ujar Ribka.
Ia mengapresiasi perkembangan PLBN Skouw, khususnya dari aspek infrastruktur dan aktivitas ekonomi masyarakat lintas negara. “Kami melihat perbatasan di Skouw sudah cukup baik, termasuk nilai tukar pasar yang lancar. Pemerintah Indonesia juga telah memberikan hibah untuk mendukung pembangunan di sisi negara tetangga,” tambahnya.
Lebih lanjut, Ribka menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan di kawasan perbatasan sesuai arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. “Pelayanan harus terus ditingkatkan, baik dari sisi infrastruktur, administrasi, kesehatan, hingga layanan karantina. Di PLBN Skouw ini kami melihat kemajuan yang sangat baik dan kami harap Pemerintah Provinsi Papua terus memperkuat hal tersebut,” jelasnya.
Tak hanya meninjau fasilitas PLBN, Ribka juga menyempatkan diri mengunjungi pasar yang berada di kawasan PLBN Skouw. Dalam kunjungan tersebut, ia berinteraksi langsung dengan para pedagang lintas negara yang beraktivitas di area pasar. Ia berdialog dan mendengarkan aspirasi serta harapan para pelaku usaha kecil di perbatasan.
“Aktivitas ekonomi masyarakat sangat penting untuk dijaga dan diperkuat. Pasar ini menjadi titik pertemuan dan penguatan hubungan masyarakat antarnegara. Pemerintah harus terus hadir untuk mendukung geliat usaha masyarakat di wilayah perbatasan,” ungkapnya saat berdialog dengan para pedagang.
Sementara itu, Pj. Sekda Provinsi Papua Suzana Wanggai menyampaikan apresiasi atas kunjungan Wamendagri Ribka. Ia menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dalam mendukung upaya penguatan hubungan lintas batas.
“Kami senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui BNPP untuk meningkatkan people to people contact antara masyarakat Indonesia dan Papua Nugini. Kerja sama pendidikan, ekonomi, hingga event tahunan terus kami lakukan untuk memperkuat hubungan bilateral dan mendorong aktivitas ekspor-impor,” ungkap Suzana.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden dan Mendagri atas perhatian besar terhadap pembangunan wilayah perbatasan. “Kini wilayah perbatasan sudah sangat terbuka dan aktivitas ekonomi mulai berkembang. Tinggal bagaimana kami di tingkat provinsi memanfaatkannya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Konsul Republik Indonesia di Vanimo Papua Nugini Tangkuman Alexander memaparkan sejumlah proyek bantuan hibah Indonesia dalam kerja sama lintas batas. Pada fase pertama, pemerintah Indonesia memberikan bantuan untuk tiga proyek, yakni renovasi SD Wutung, pembangunan gedung pemadam kebakaran (fire station), dan fasilitas pengelolaan sampah (waste management). “Ketiganya hampir rampung dan segera diserahterimakan tahun ini,” jelasnya.
Sementara fase kedua kerja sama akan meliputi pengadaan kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan sampah, dan pelatihan petugas pemadam kebakaran. Saat ini, negosiasi terkait penyediaan listrik lintas negara masih berlangsung.
Kunjungan ini menjadi bukti komitmen pemerintah Indonesia dalam memperkuat kawasan perbatasan sebagai beranda terdepan negara, serta menjadikannya pusat pertumbuhan baru melalui kerja sama lintas batas yang konkret dan berkelanjutan.
Sumber: Puspen Kemendagri
