Jakarta//NUSANTARARAYA.COM/)Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menandatangani kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Pemerintah Kota Surabaya, dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah. Kerja sama tersebut mencakup penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data serta informasi statistik pembangunan daerah.
Penandatanganan dilakukan langsung oleh Mendagri, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, dan Bupati Halmahera Tengah Ikram M. Sangadji. Prosesi ini turut disaksikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy. Kegiatan berlangsung di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Rabu (21/5/2025).
Dalam sambutannya, Mendagri mengapresiasi upaya Menteri PPN/Bappenas yang secara konsisten mendorong integrasi data tunggal pemerintah. Upaya ini dinilai sebagai langkah strategis dalam mendukung terwujudnya kebijakan yang berbasis data.
“Maka insyaallah keputusannya [mengoptimalkan data tunggal] akan tepat. Tidak saja tepat sasaran, tapi juga untuk menghindari masalah hukum. Karena banyak problem-problem yang karena datanya tidak akurat, kemudian jadi masalah hukum,” ujar Mendagri.
Mendagri juga mengapresiasi kontribusi BPS yang selama ini telah membantu Kemendagri dalam peningkatan layanan, khususnya di bidang kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil). Ia menyampaikan bahwa data dukcapil terus mengalami pembaruan, baik dari sisi angka kelahiran, kematian, hingga perpindahan penduduk. Melalui jaringan yang tersebar di daerah, BPS dinilai telah berperan penting dalam proses verifikasi data kependudukan.
Lebih lanjut, Mendagri menjelaskan, Kemendagri melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Dukcapil terus mengembangkan layanan jemput bola untuk perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik. Layanan ini bahkan telah menjangkau wilayah pedalaman hingga luar negeri, dan memperoleh respons positif dari masyarakat.
“[Melalui kerja sama ini] kita saling melengkapi ini. Apalagi nanti didukung oleh unsur lain yang juga melakukan kegiatan yang sama tapi untuk spesifik bidangnya,” imbuhnya.
Bidang-bidang tersebut, terang Mendagri, mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial, penyuluh pertanian, hingga pendamping keagamaan. Ia berharap kerja sama di bidang data yang dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas dapat menghasilkan data yang lebih akurat, sehingga menjadi dasar kuat dalam penyusunan kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Kita tentu harapkan kolaborasi yang kita kerjakan adalah kolaborasi untuk mencapai data yang akurat, rekonsiliasi. Caranya masing-masing untuk mencari data silakan, tapi apa salahnya kita kemudian melakukan rekonsiliasi untuk mendapatkan data daripada para pengambil kebijakan,” tandasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut para pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama dari kementerian/lembaga, serta pejabat dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Kemendagri.
Sumber: Puspen Kemendagri
