JAKARTA//NUSANTARARAYA.COM// Strategi komunikasi publik merupakan hal penting untuk memperkuat pelindungan pekerja migran Indonesia. Oleh karenanya, diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai langkah untuk menciptakan komunikasi yang tepat sasaran.
“Rapat hari ini memiliki arti penting sebagai upaya kita dalam memperkuat strategi komunikasi publik yang lebih terpadu dan efektif dalam mendukung pelindungan pekerja migran Indonesia. Sebagaimana kita pahami bersama, komunikasi yang tepat sasaran dan konsisten merupakan bagian tak terpisahkan dari pelindungan PMI, mulai dari tahap pra-keberangkatan, penempatan, hingga kepulangan,” ujar Asisten Deputi Kerjasama Multilateral pada Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polkam, Adi Winarso dalam Rapat Koordinasi membahas Tindak Lanjut Rencana Kerja Satgas Komunikasi dan Media Desk P2MI Tahun 2025 di Jakarta, Jumat (23/5/2025).
Adi mengatakan, untuk menyatukan arah dan kualitas komunikasi publik yang dilakukan oleh masing-masing satuan tugas di bawah Desk Koordinasi PPMI, perlu disusun SOP publikasi terpadu sebagai acuan bersama. SOP ini akan mengatur alur koordinasi, standar konten, serta prosedur teknis dalam pelaksanaan publikasi lintas K/L.
Selain itu, sebagai bagian dari upaya membangun komunikasi publik yang sinergis dan efisien, diperlukan proses identifikasi dan harmonisasi kegiatan komunikasi dari seluruh Satgas di bawah koordinasi Desk Koordinasi PPMI.
“Diharapkan rapat koordinasi ini tidak hanya menghasilkan kesepahaman, tetapi juga komitmen konkret dalam mengoordinasikan pesan, narasi, dan langkah-langkah komunikasi ke depan. Mengingat keberhasilan pelindungan PMI tidak hanya ditentukan oleh kebijakan dan regulasi semata, tetapi juga oleh kemampuan kita dalam membangun kesadaran publik, kepercayaan masyarakat, dan citra negara yang bertanggung jawab terhadap pelindungan warganya,” kata Adi Winarso.
Sementara itu, Tenaga Ahli Madya Kantor Komunkasi Kepresidenan, Albenna Revo menyampaikan bahwa komunikasi hal yang penting dalam sebuah institusi. Karena program yang dilakukan boleh merata, tapi kalau komunikasi tidak merata maka program itu akan terlihat kurang atau jelek.
Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI, Bareskrim Polri, Kantor Komunikasi Kepresidenan, Pejabat di Kemenko Polkam, serta Kementerian dan Lembaga terkait.(*)
