JAKARTA // MEDIATNI-POLRI.COM / Pussenarhanud kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kapabilitas pertahanan nasional dengan mengembangkan teknologi alutsista terbaru berupa sistem senjata anti-drone berbasis gelombang elektromagnetik.
Pengembangan ini dilakukan sebagai respons terhadap meningkatnya ancaman penggunaan drone oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, baik dalam konteks konflik terbuka maupun dalam kegiatan intelijen ilegal.
Sistem senjata anti-drone berbasis gelombang elektromagnetik dikembangkan Staf Litbang Pusat Kesenjataan Artileri Pertahanan Udara (Pussenarhanud) yang juga dipamerkan dalam gelaran Indo Defence 2024 Expo & Forum, di JIExpo, Kemayoran, 11- 14 Juni 2025.
Sistem ini menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mendeteksi, mengintervensi, dan menonaktifkan drone yang memasuki wilayah udara terlarang atau berpotensi membahayakan keamanan nasional.
Teknologi ini mampu menetralisir drone dari jarak jauh tanpa menggunakan peluru atau rudal, sehingga lebih efisien dan ramah lingkungan. Ini adalah bagian dari upaya modernisasi TNI AD khususnya kecabangan Arhanud dan peningkatan kemampuan pertahanan siber serta elektromagnetik.
Beberapa fitur utama dari sistem ini antara lain, radar deteksi dini untuk memantau pergerakan drone secara real-time, daftar tampilan deteksi target, tampilan visual kamera, tampilan pengendali jammer dan tampilan peta.
Pemancar gelombang elektromagnetik yang dapat mengacaukan sinyal GPS atau sistem navigasi drone.
Selain itu, alutsista ini memiliki kemampuan adaptif terhadap berbagai jenis drone,
termasuk drone komersial dan militer yang dapat memberikan informasi suhu, informasi GPS, informasi kompas, informasi kecepatan dan arah angin serta informasi monitoring status Sub – Sistem.
Sistem ini telah melalui tahap uji coba terbatas dan akan mulai diimplementasikan secara bertahap di satuan-satuan strategis Arhanud, terutama di wilayah perbatasan dan objek vital nasional.
Pussenarhanud berharap pengembangan ini tidak hanya meningkatkan kemampuan pertahanan nasional, tetapi juga mendorong kemandirian teknologi pertahanan dalam negeri.
Ke depan, teknologi anti-drone ini akan terus disempurnakan dan disiapkan untuk mendukung operasi militer dalam berbagai skenario,
termasuk bantuan kepada instansi sipil dalam mengatasi ancaman serangan terhadap objek vital negara.
(*)
