TARAKAN//NUSANTARARAYA.COM// Ditengah kompleksitas ancaman siber global, penguatan sinergi antara pusat dan daerah menjadi krusial. Pemerintah harus membangun sistem yang mampu bertindak cepat terhadap insiden siber dan sekaligus mendorong pencegahan yang berbasis pada deteksi dini, edukasi publik, dan penguatan kelembagaan lokal.
“Peningkatan kapasitas internet dan keamanan siber di Kalimantan Utara merupakan bagian dari upaya strategis membangun konektivitas digital di wilayah perbatasan, yang harus diiringi dengan penguatan sistem pertahanan siber yang adaptif,” tegas Deputi Bidkoor Kominfo Kemenko Polkam Marsda TNI Eko Dono Indarto saat memimpin rapat koordinasi Peningkatan Kapasitas Internet dan Keamanan Siber di Provinsi Kalimantan Utara, Tarakan, Rabu, (30/7/25).
Eko juga menyampaikan bahwa Kalimantan Utara sebagai provinsi termuda yang berada di wilayah perbatasan dan tergolong daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), memiliki peran ganda yang sangat penting. Di satu sisi, wilayah ini menjadi barisan depan dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Disisi lain, Kalimantan Utara juga merupakan katalis pertumbuhan ekonomi digital di kawasan utara Indonesia.
Forum ini merupakan momen yang sangat strategis, karena menyatukan pemangku kepentingan dari berbagai unsur pemerintah pusat, daerah, operator telekomunikasi dan asosiasi penyelenggara telekomunikasi untuk bersama-sama menjawab tantangan sekaligus memanfaatkan peluang besar dalam transformasi digital nasional.
Lebih lanjut, Kemenko Polkam memiliki peran krusial sebagai institusi koordinator yang menjembatani lintas sektor dan lintas kewenangan. “Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat sinergi kebijakan, memastikan tidak ada celah koordinasi, serta mendorong percepatan pemerataan infrastruktur digital dan keamanan siber terutama di wilayah perbatasan dan 3T seperti Kalimantan Utara,” tegas Eko.
Deputi Bidkoor Kominfo Kemenko Polkam juga menegaskan bahwa kedaulatan digital tidak bisa ditunda. Ketahanan nasional kedepan ditentukan oleh seberapa kuat fondasi digital kita dibangun hari ini di kota maupun desa, di pusat maupun perbatasan.
Di sisi lain, kompleksitas ancaman siber global, penguatan sinergi antara pusat dan daerah menjadi krusial. Pemerintah harus membangun sistem yang mampu bertindak cepat terhadap insiden siber dan sekaligus mendorong pencegahan yang berbasis pada deteksi dini, edukasi publik, dan penguatan kelembagaan lokal.
Sebagai tindak lanjut, Kemenko Polkam menghasilkan rekomendasi konkret dan bermanfaat sebagai dasar kebijakan bersama, baik itu pemetaan wilayah prioritas dan potensi ancaman siber yang berbasis data aktual dan analisis situasional; rumusan rekomendasi kebijakan percepatan pembangunan konektivitas dan penguatan sistem keamanan siber yang realistis, terukur, dan dapat langsung ditindaklanjuti.
“Pentingnya komitmen bersama lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku industri untuk mengimplementasikan langkah-langkah konkret demi menciptakan ekosistem digital yang sehat, aman, dan berkelanjutan,” tegas Eko.
Kemenko Polkam juga mengapresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam menyelenggarakan kegiatan ini baik dari Kemenkomdigi, BSSN, Diskominfo Kaltara, maupun para mitra dari industri dan asosiasi telekomunikasi.
“Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai tonggak penting dalam upaya kolektif membangun ruang digital Indonesia yang inklusif, aman, dan berdaulat dimulai dari wilayah perbatasan seperti Kalimantan Utara,” tegas Eko.(*)
