Serang // medianisantararaya.com / Polda Banten mengikuti Zoom Meeting Launching 11 Ditres PPA dan PPO Polda dan 22 Satres PPA dan PPO Polres, Penandatanganan Nota Kesepahaman Antara Polri Dengan Kemen P2MI serta Bedah Buku Perlindungan Perempuan dan Anak di Era Digital Strategi Polri dalam Pemberantasan TPPO, yang bertempat di Aula Ditreskrimum Polda Banten pada Rabu (21/01).
Dalam kesempatannya, Kabidhumas Polda Banten Kombes Pol Maruli Ahiles Hutapea menyampaikan bahwa pada hari ini Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo meresmikan pembentukan Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. “Hari ini Bapak Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo meresmikan pembentukan Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di 11 Polda di seluruh Indonesia, pembentukan ini merupakan wujud kehadiran Polri dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak yang kerap menjadi korban kekerasan dan eksploitasi. Polda Banten akan bekerja sama dengan pemerintah serta stakeholder terkait,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas DP3AKKB Provinsi Banten Sitti Ma’ani Nina menyampaikan apresiasi dibentuknya Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. “Saya mengapresiasi kebijakan ini yang sejalan dengan Asta Cita Presiden RI Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto, di mana isu gender dan perlindungan anak menjadi perhatian. Kami mendukung penuh pembentukan Ditres PPA dan PPO di Polda Banten sebagai bentuk keseriusan Polri bersama pemerintah daerah dalam menangani kasus perempuan dan anak. Dengan pembentukan ini, penanganan dan penyelesaian perkara diharapkan semakin cepat,” ujarnya.
Diwaktu yang sama, perwakilan BP2MI Budi Novi berharap kehadiran pihaknya bisa memberikan dampak positif terkait masalah penempatan unprosdural yang sering terjadi di Provinsi Banten. “Kehadiran kami di Provinsi Banten diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam mengurangi praktik penempatan nonprosedural. Melalui sinergi dengan Polda Banten dan pemerintah daerah, kami berupaya menekan keberangkatan pekerja secara tidak resmi, khususnya warga Banten yang berminat bekerja di sektor domestik di Timur Tengah dan kerap kami temui berangkat tanpa prosedur resmi di Bandara Soekarno-Hatta,” ujarnya.
Diakhir, Kabidhumas Polda Banten mengajak masyarakat untuk segera melaporkan apabila mengetahui, mendengar, atau melihat praktik yang mengakibatkan terjadinya korban terhadap perempuan dan anak. “Apabila mengetahui, mendengar, atau melihat adanya praktik yang mengakibatkan terjadinya korban terhadap perempuan dan anak, segera laporkan kepada Polda Banten, Polres jajaran Polda Banten, atau melalui layanan 110,” tutupnya (Bidhumas).
