JAKARTA//MEDIANUSANTARARAYA.COM//— Euforia menuju Musyawarah Nasional (Munas) XI Keluarga Besar Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (KB FKPPI) yang akan digelar pada 4–6 Desember 2026 mulai terasa. Aspirasi perubahan pun semakin menguat dari berbagai daerah.
Sebanyak 27 Pengurus Daerah (PD) disebut menginginkan adanya perubahan dalam tubuh organisasi. Namun, perubahan yang dimaksud bukan sekadar pergantian figur atau kepengurusan, melainkan perubahan yang menyentuh arah, paradigma, gagasan, serta posisi strategis KB FKPPI ke depan.
Perubahan harus memiliki tujuan yang jelas. Organisasi tidak cukup hanya mengganti orang yang berada di kursi kepemimpinan, tetapi harus mampu menghadirkan gagasan baru yang menjawab tantangan zaman.
Setidaknya terdapat dua dimensi besar yang perlu menjadi perhatian dalam perubahan KB FKPPI, yakni perubahan substansial dan peningkatan bargaining position atau posisi tawar organisasi.
Mengubah Paradigma: Dari Anak Kolong Menjadi Kader Bangsa
Perubahan substansial menyangkut ide, pemikiran, paradigma, dan orientasi organisasi.
Dengan lahirnya kepengurusan baru PP KB FKPPI nantinya, organisasi diharapkan mampu melakukan perubahan cara pandang terhadap keberadaan KB FKPPI.
KB FKPPI memang memiliki ikatan sejarah yang kuat dengan keluarga besar TNI dan Polri. Namun, ikatan sejarah tersebut harus menjadi fondasi untuk membangun masa depan organisasi, bukan menjadi batas bagi perkembangan kader.
KB FKPPI harus mampu bertransformasi menjadi organisasi yang melahirkan kader profesional, intelektual, entrepreneur, ilmuwan, teknokrat, serta pemimpin masa depan.
Stigma “anak kolong” harus ditransformasikan menjadi identitas yang lebih kuat: kader bangsa.
Lingkungan keluarga besar TNI dan Polri sesungguhnya telah memberikan modal nilai yang sangat besar, seperti disiplin, loyalitas, nasionalisme, pengabdian, tanggung jawab, serta kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Nilai-nilai tersebut harus ditingkatkan menjadi kapasitas intelektual, kompetensi profesional, dan kemampuan kepemimpinan.
KB FKPPI harus menjadi wadah yang mampu melahirkan kader bangsa yang tidak hanya memiliki identitas organisasi, tetapi juga memiliki kemampuan menciptakan lapangan pekerjaan, menghasilkan inovasi, memberikan solusi terhadap persoalan masyarakat, serta berkontribusi nyata bagi pembangunan nasional.
Posisi Tawar Harus Dibangun dari Kualitas Kader
Selain perubahan substansial, KB FKPPI juga membutuhkan perubahan dalam bargaining position atau posisi tawar organisasi.
Posisi tawar tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya jumlah anggota. Posisi tawar akan semakin kuat ketika organisasi memiliki kader-kader berkualitas yang memiliki kompetensi dan kontribusi nyata di berbagai sektor.
Bayangkan apabila KB FKPPI memiliki jaringan kader yang terdiri dari akademisi, peneliti, pengusaha, ekonom, praktisi hukum, teknokrat, ahli teknologi, ahli pertanian, profesional bidang pertahanan, serta berbagai profesi strategis lainnya.
Mereka tidak sekadar menjadi anggota organisasi, tetapi dapat menjadi think tank yang memberikan gagasan dan solusi bagi organisasi maupun bangsa.
Dari sinilah gagasan pembentukan Badan Riset KB FKPPI menjadi relevan dan strategis.
Badan Riset dapat menjadi ruang bagi kader-kader KB FKPPI untuk mengembangkan ide, melakukan kajian, menghasilkan penelitian, menciptakan inovasi, serta menyusun rekomendasi yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, daerah, hingga negara.
Jika dibangun secara serius dan bertahap, bukan tidak mungkin KB FKPPI memiliki lembaga kajian dan riset yang kredibel serta mampu menghasilkan gagasan strategis dan rekomendasi kebijakan bagi pembangunan Indonesia.
Kepemimpinan Menjadi Faktor Penentu
Namun, perubahan tersebut tentu tidak akan berjalan dengan sendirinya.
Dibutuhkan kepemimpinan yang kuat, visioner, memiliki kemampuan komunikasi, serta mempunyai jejaring luas untuk menyatukan seluruh potensi organisasi.
Ketua Umum KB FKPPI ke depan harus mampu menjadi pengikat seluruh kekuatan organisasi, bukan justru menjadi sumber benturan baru.
Pemimpin yang dibutuhkan adalah sosok yang mampu menjembatani kepentingan daerah, menyatukan berbagai kelompok, sekaligus membangun komunikasi yang konstruktif dengan pemerintah, TNI, Polri, dunia usaha, akademisi, partai politik, dan berbagai elemen masyarakat.
Sebab, perubahan besar membutuhkan kepemimpinan yang juga memiliki visi besar.
Munas XI KB FKPPI tidak semestinya hanya dipandang sebagai forum untuk memilih Ketua Umum baru. Lebih dari itu, Munas harus menjadi forum untuk menentukan arah baru perjalanan organisasi.
Munas XI Harus Menjadi Titik Balik
Pertanyaan besarnya adalah: KB FKPPI akan dibawa ke mana setelah Munas XI?
Apakah organisasi akan tetap mempertahankan pola lama, atau berani melakukan lompatan besar menjadi organisasi kader yang profesional, intelektual, mandiri, produktif, dan memiliki kontribusi nyata bagi bangsa?
Karena itu, aspirasi perubahan dari 27 Pengurus Daerah harus dimaknai sebagai momentum untuk melakukan pergantian paradigma, bukan sekadar pergantian kekuasaan.
Perubahan bukan hanya tentang siapa yang duduk di kursi kepemimpinan.
Perubahan adalah tentang apa yang akan dikerjakan setelah berada di kursi kepemimpinan tersebut.
Munas XI diharapkan mampu melahirkan kepemimpinan yang tidak hanya mampu mengelola organisasi, tetapi juga mampu menggerakkan potensi kader menjadi kekuatan nyata bagi bangsa.
Pada akhirnya, KB FKPPI membutuhkan sebuah identitas baru yang dapat menjadi kebanggaan seluruh keluarga besar organisasi:
DARI ANAK KOLONG MENJADI KADER BANGSA.
Kader yang berpikir.
Kader yang bekerja.
Kader yang menciptakan.
Kader yang meneliti.
Kader yang memimpin
Dan yang paling penting, kader yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi Indonesia.
Munas XI KB FKPPI harus menjadi momentum untuk membuktikan bahwa perubahan bukan sekadar slogan, melainkan langkah nyata menuju organisasi yang lebih kuat, modern, mandiri, dan semakin bermanfaat bagi bangsa dan negara.
