JAKARTA//MEDIANUSANTARARAYA.COM// — Ratusan pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Forum Komunikasi Ojol Tertindas (FORKOT) menggelar aksi damai pada Kamis, 21 Mei 2026. Di bawah pimpinan Bang Okky selaku Penanggung Jawab Aksi, koalisi yang menaungi berbagai organisasi, komunitas, dan paguyuban ojol se-Indonesia ini membawa pesan utama: mendesak perlindungan nyata bagi pengemudi, namun tetap menjaga keberlangsungan iklim investasi digital di tanah air.
Dalam aksi tersebut, FORKOT menyampaikan sikap yang dinilai sangat seimbang. Di satu sisi, mereka menuntut peningkatan kesejahteraan. Di sisi lain, mereka secara tegas menolak regulasi ekstrem yang dikhawatirkan dapat merusak ekosistem transportasi online yang saat ini telah menjadi tumpuan hidup jutaan keluarga.
“Kami di FORKOT ingin menegaskan bahwa kesejahteraan pengemudi adalah prioritas utama. Namun, kami juga harus bersikap realistis. Kami tidak ingin menuntut sesuatu yang justru berujung pada hancurnya industri tempat kami mencari nafkah sehari-hari,” ujar Bang Okky saat memberikan orasi.
Enam Tuntutan Utama FORKOT Kepada Pemerintah dan Aplikator
Ada enam poin krusial yang secara resmi disampaikan FORKOT kepada pihak berwenang sebagai bahan kajian ulang terhadap kebijakan yang dinilai belum sepenuhnya berpihak ke lapangan:
1. Kaji Ulang Potongan Komisi Sebesar 8%
FORKOT mendesak pemerintah meninjau kembali kebijakan potongan komisi sebesar 8%. Menurut mereka, rumus penghitungan harus mempertimbangkan keseimbangan seluruh elemen dalam ekosistem—mulai dari pengemudi, penyedia aplikasi, mitra usaha, konsumen, hingga keberlangsungan investasi digital itu sendiri.
2. Tegaskan Status Sebagai Mitra, Bukan Pekerja Formal
FORKOT secara tegas menolak wacana mengubah status mitra ojol menjadi pekerja atau buruh formal. Mereka menegaskan bahwa identitas sebagai mitra adalah hak yang harus dipertahankan demi menjaga fleksibilitas kerja.
“Kami menuntut agar status kami tetap diakui sebagai mitra. Jika diubah menjadi buruh atau pekerja formal, fleksibilitas kerja kami akan hilang. Kami tidak bisa lagi mengatur waktu kerja sendiri. Aturan kaku seperti itu justru akan mempersempit akses ekonomi masyarakat yang menjadikan ojol sebagai pekerjaan utama maupun sampingan yang fleksibel. Yang paling penting, dalam setiap pembahasan atau penyusunan aturan terkait ojol, kami wajib dilibatkan secara langsung sebagai pemangku kepentingan utama, bukan malah melibatkan serikat buruh yang sama sekali tidak memahami kondisi dan ekosistem kami,” tegas Bang Okky dengan lantang.
3. Tetapkan Tarif yang Adil dan Manusiawi
Mereka menuntut penyesuaian tarif agar lebih layak dan manusiawi. Ketentuan tarif tersebut diharapkan mampu mencerminkan kondisi riil di lapangan, serta memperhitungkan biaya operasional dan perawatan kendaraan yang seluruhnya ditanggung oleh pengemudi.
4. Standarisasi Jarak Jemput yang Proporsional
Sering kali pengemudi harus menempuh jarak jauh untuk menjemput penumpang tanpa mendapat kompensasi yang layak. Oleh karena itu, FORKOT meminta adanya batasan dan standar jarak antar-jemput yang lebih wajar dan adil.
5. Libatkan Pengemudi dalam Perumusan Kebijakan
FORKOT meminta pemerintah maupun penyedia aplikasi agar tidak lagi mengambil keputusan secara sepihak. Mereka mendesak keterlibatan aktif perwakilan pengemudi dalam setiap penyusunan regulasi baru terkait transportasi online.
“Jangan buat aturan hanya di balik meja tanpa melibatkan kami. Kami yang setiap hari merasakan langsung kondisi di jalanan, sehingga suara kami wajib didengar,” tambah Okky.
6. Perkuat Perlindungan Tanpa Mengubah Sistem Kemitraan
Mereka mendukung penuh penguatan perlindungan bagi pengemudi—seperti jaminan sosial, kepastian hukum, serta sistem penangguhan akun yang transparan dan adil—dengan tetap mempertahankan pola hubungan kemitraan yang sudah terjalin selama ini.
Menjaga Keseimbangan Ekosistem Digital
Aksi ini menarik perhatian publik karena dinilai menunjukkan kedewasaan para pengemudi dalam memandang industri digital. Mereka menyadari bahwa regulasi yang terlalu memberatkan penyedia aplikasi justru bisa menjadi bumerang yang mematikan lapangan pekerjaan mereka sendiri.
Di akhir aksinya, Bang Okky menyampaikan pesan penutup yang menjadi inti perjuangan FORKOT:
“Ojol memang butuh perlindungan dan kepastian hukum, namun ekosistem digital juga harus tetap hidup, sehat, dan berkelanjutan tanpa mengganggu iklim investasi di negeri ini. Kami siap mengawal isu ini hingga tuntas melalui dialog yang konstruktif.”
Kini, tanggung jawab ada di tangan pemerintah. FORKOT berharap ruang dialog yang objektif segera dibuka secara transparan dengan melibatkan seluruh pihak, demi mewujudkan solusi yang menguntungkan semua pihak demi masa depan transportasi online di Indonesia.(Red)
