KOTIM, Medianusantararaya.com – Kuasa hukum Karsiben, M. Hasiholan Lbn Tungkup, SH, dari Law Office Truth and Justice, menyatakan lahan seluas 50 hektare yang menjadi objek sengketa dengan PT Tunas Agro Subur Kencana (TASK) III terbukti berada di luar kawasan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan.
Pernyataan tersebut disampaikan usai sidang perkara perdata di Pengadilan Negeri Sampit, Kamis (23/7/2026).
Hasiholan menjelaskan, gugatan dengan Nomor Perkara 99/Pdt.G/2025/PN.Spt didaftarkan pada 17 Desember 2025.
Dalam perkara itu, PT TASK III digugat atas dugaan penyerobotan lahan garapan milik kliennya, Karsiben, seorang petani asal Desa Kandan, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur.
Menurut Hasiholan, berdasarkan bukti yang diajukan, keterangan para saksi di persidangan, serta hasil Pemeriksaan Setempat (PS), lahan yang saat ini dikelola PT TASK III berada di luar area HGU perusahaan.
“Hasil Pemeriksaan Setempat membenarkan apa yang disampaikan saksi penggugat. Ini merupakan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Artinya, aktivitas PT TASK III di lahan klien kami tidak memiliki dasar hukum,” ujar Hasiholan.
Ia mengungkapkan, pada 2009 hingga 2010 pihak tergugat diduga membuka lahan menggunakan alat berat berupa excavator dan bulldozer, kemudian menanaminya dengan kelapa sawit tanpa persetujuan maupun pelepasan hak dari Karsiben selaku pemilik lahan.
Atas dasar itu, pihak penggugat menilai tindakan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
Selain itu, Hasiholan juga menyinggung hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kalimantan Tengah pada 19 Oktober 2011 yang saat itu meminta PT TASK menyelesaikan pembayaran ganti rugi kepada warga Desa Kandan dalam waktu tiga bulan.
“Namun hingga tahun 2025 tidak ada itikad baik dari tergugat untuk menyelesaikan persoalan tersebut,” katanya.
Dalam gugatannya, penggugat meminta majelis hakim mengabulkan sejumlah tuntutan, yakni mengembalikan lahan sengketa seluas 50 hektare kepada penggugat, merealisasikan pembayaran Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT), membayar ganti rugi materiil sebesar Rp2,5 miliar dan immateriil Rp1 miliar, sehingga total nilai tuntutan mencapai Rp3,5 miliar.
Selain itu, penggugat juga memohon penetapan status quo agar PT TASK III tidak melakukan aktivitas apa pun di atas lahan sengketa selama proses persidangan berlangsung hingga putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (inkrah).
“Kami meminta Majelis Hakim bersikap tegas. Karena lahan ini di luar HGU sesuai hasil pemeriksaan setempat dan keterangan saksi, maka sudah seharusnya dikembalikan kepada pemiliknya dan GRTT segera dibayarkan,” tegas Hasiholan.
(Tbk)
