PALANGKA RAYA, MEDIANUSANTARARAYA.COM – Organisasi masyarakat (Ormas) Perajah Motanoi mendesak pemerintah mempertimbangkan penetapan status darurat kesehatan di Kalimantan Tengah (Kalteng) menyusul dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang memicu kabut asap dan mengancam kesehatan masyarakat.
Desakan tersebut disampaikan melalui pernyataan sikap resmi Perajah Motanoi yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dan Gubernur Kalimantan Tengah.
Dalam pernyataannya, Perajah Motanoi menilai perlindungan kesehatan masyarakat harus menjadi perhatian utama pemerintah dalam menghadapi dampak kabut asap.
Penanganan karhutla, menurut organisasi tersebut, tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman api dan pengendalian titik kebakaran, tetapi juga harus mencakup upaya melindungi masyarakat yang terdampak.
Sebagai langkah konkret, Perajah Motanoi mengusulkan pembentukan posko khusus penanganan dampak kabut asap secara berjenjang, mulai dari tingkat desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, hingga provinsi.
Pembentukan posko tersebut diharapkan melibatkan pemerintah, tenaga kesehatan, relawan, serta masyarakat agar penanganan dampak kabut asap dapat dilakukan secara terkoordinasi dan tepat sasaran.
Dalam usulan tersebut, Perajah Motanoi mengajukan tiga jenis posko khusus untuk membantu masyarakat yang terdampak kabut asap.
Pertama, Posko Gotong Royong dan Solidaritas Air Bersih. Posko ini diharapkan menjadi wadah bagi masyarakat, komunitas, dan berbagai pihak yang memiliki persediaan air bersih untuk membantu warga yang membutuhkan. Penyaluran bantuan diharapkan dilakukan secara terkoordinasi agar tepat sasaran.
Kedua, Posko Dukungan Oksigen. Posko ini diusulkan untuk memfasilitasi akses oksigen bagi masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan sesuai kebutuhan dan penanganan medis.
Ketiga, Posko Masker dan Multivitamin. Posko ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masker dengan standar perlindungan yang sesuai, seperti N95 atau KN95, serta mendukung pemenuhan kebutuhan kesehatan lainnya bagi masyarakat terdampak.
Perajah Motanoi berpandangan bahwa langkah-langkah tersebut diperlukan sebagai bagian dari upaya perlindungan masyarakat di tengah ancaman kabut asap akibat karhutla.
Organisasi tersebut juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor agar bantuan dan pelayanan kesehatan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan, terutama mereka yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap.
Melalui pernyataan sikap tersebut, Perajah Motanoi menegaskan bahwa penanganan karhutla harus dilakukan secara menyeluruh, dengan menempatkan keselamatan dan kesehatan masyarakat sebagai salah satu prioritas utama.
Ketua Umum Perajah Motanoi, Sulpius Serinus RB, bersama Sekretaris Umum Yustiman I. Dulin, S.H., menyampaikan bahwa pernyataan sikap tersebut merupakan bentuk kepedulian dan komitmen organisasi dalam mendorong perlindungan kesehatan masyarakat Kalimantan Tengah.
Dalam penutup pernyataannya, Perajah Motanoi menegaskan pesan: “Jangan menunggu korban berjatuhan untuk menyatakan keadaan darurat. Utamakan keselamatan rakyat, hadirkan perlindungan, dan pastikan negara bertindak berdasarkan kondisi nyata di lapangan.”
Perajah Motanoi berharap pemerintah dapat mempertimbangkan usulan tersebut serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi masyarakat dari dampak kabut asap, seiring dengan upaya pengendalian dan penanggulangan karhutla di Kalimantan Tengah.
(BHL)
