PALANGKA RAYA, MEDIANUSANTARARAYA.COM– Asisten Utama Operasi (Astamaops) Kapolri, Komjen Pol. Dr. Roycke Harry Langie, S.I.K., M.H., memimpin analisis dan evaluasi (anev) penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dilaksanakan jajaran Polda Kalimantan Tengah (Kalteng).
Kegiatan tersebut berlangsung di Posko Karhutla, Gedung Bhayangkara, Mapolda Kalteng, Kamis (15/10/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Astamaops Kapolri memaparkan data perkembangan karhutla secara nasional hingga 14 Oktober 2026.
Berdasarkan data yang disampaikan, jumlah titik panas (hotspot) secara nasional mencapai 413.824 titik, dengan 23.981 titik api yang telah diverifikasi dan 44.942 titik yang telah dilakukan pemadaman.
Kalimantan Tengah menempati urutan pertama sebagai provinsi dengan jumlah hotspot tertinggi, yakni 307.845 titik.
Posisi berikutnya ditempati Kalimantan Barat sebanyak 42.963 titik, Sumatera Selatan 35.186 titik, Kalimantan Timur 16.375 titik, dan Kalimantan Selatan 11.455 titik.
Sementara itu, luas lahan yang terbakar secara nasional tercatat mencapai 343.543,34 hektare, dengan luas area yang berhasil dipadamkan mencapai 194.730,46 hektare.
Khusus di Kalimantan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menjadi wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi, yakni 46.920 titik.
Disusul Kabupaten Kapuas sebanyak 44.975 titik, Kabupaten Seruyan 34.302 titik, Kota Palangka Raya 29.596 titik, dan Kabupaten Katingan 28.078 titik.
Dalam upaya penanganan karhutla di wilayah Kalimantan Tengah, sebanyak 3.237 personel telah dilibatkan untuk mendukung berbagai langkah pencegahan dan pemadaman.
Pada kesempatan yang sama, Kapolda Kalteng, Irjen Pol. Iwan Kurniawan, memaparkan sejumlah langkah konkret yang telah dilakukan jajarannya untuk mengantisipasi dan menangani karhutla.
Upaya tersebut meliputi rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), apel pasukan Operasi Aman Nusa II, pembangunan 1.323 menara pantau, penyediaan 1.227 embung air dan 4.932 titik sumur bor, serta pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemburu Api gabungan.
Selain itu, pemantauan wilayah rawan karhutla juga dilakukan menggunakan pesawat nirawak atau drone termal untuk mendeteksi potensi kebakaran sejak dini.
Kapolda menjelaskan, Polda Kalteng juga menerapkan sistem penanganan berlapis melalui Pos Pengamanan Karhutla (PPK) di setiap titik rawan serta Pos Utama Pengamanan Karhutla (PUPK) di tingkat kepolisian resor (Polres).
Pos-pos tersebut dilengkapi Mini Command Center untuk mengintegrasikan informasi dan memperkuat koordinasi dalam penanganan karhutla.
“Selain itu, sejumlah inovasi juga telah diterapkan, di antaranya penggunaan serbuk penyekat api, cairan surfaktan yang dapat terurai secara hayati (biodegradable), teknologi pemadaman nozzle injector, hingga pembuatan cairan X-Fire,” jelas Iwan.
Tidak hanya berfokus pada pemadaman, Polda Kalteng juga melakukan upaya perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak kabut asap.
Langkah tersebut diwujudkan melalui pembentukan Rumah Oksigen, penyediaan layanan oksigen bergerak melalui RS Bhayangkara, serta pembentukan tim pemulihan trauma (trauma healing).
Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, Astamaops Kapolri menekankan perlunya penguatan sarana, prasarana, dan personel untuk mempercepat penanganan karhutla di Kalimantan Tengah.
Sejumlah langkah tindak lanjut yang direkomendasikan antara lain pembangunan sumur bor baru, pengaktifan embung air bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah daerah, dan perusahaan perkebunan.
Selain itu, diperlukan pengadaan pompa air dan selang berdiameter 2 inci dengan panjang mencapai 500 meter untuk mendukung proses pemadaman di lokasi kebakaran.
Penguatan personel juga menjadi salah satu prioritas. Astamaops Kapolri menyampaikan bahwa sebanyak 200 personel Brimob akan dikirimkan untuk membantu penanganan karhutla di wilayah Kalimantan Tengah.
“Kami akan mengirimkan 200 personel Brimob ke Polda Kalteng yang dijadwalkan tiba pada 16 Oktober. Selain itu, empat unit mobil water cannon dari Polda Jawa Timur dan Polda Jawa Tengah akan digeser untuk diperbantukan dalam penanganan karhutla di wilayah hukum Polda Kalteng,” ungkap Roycke.
Menutup arahannya, Roycke menegaskan pentingnya kesiapsiagaan dan tindakan nyata sejak dini agar kebakaran tidak berkembang menjadi lebih besar dan sulit dikendalikan.
Menurutnya, setiap indikasi kemunculan hotspot harus segera ditindaklanjuti dengan langkah antisipasi, termasuk penyiraman dan pembasahan area rawan kebakaran.
“Kita harus mulai bergerak, hadir lebih awal, dan mengambil langkah nyata sebelum situasi berkembang menjadi lebih besar. Apabila terdeteksi hotspot, segera lakukan antisipasi dini melalui penyiraman dan pembasahan area agar api tidak berkembang menjadi titik api yang lebih besar,” tegasnya.
Melalui kegiatan analisis dan evaluasi tersebut, diharapkan strategi penanganan karhutla di Kalimantan Tengah semakin optimal, baik melalui penguatan personel, penambahan sarana pemadaman, maupun peningkatan koordinasi lintas instansi.
Langkah tersebut diharapkan mampu menekan perluasan kebakaran serta meminimalkan dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
(BHL)
